PENANGGUHAN / PENGALIHAN PENAHANAN PADA TERSANGKA KORUPSI DITINJAU DARI ASAS KEPATUTAN HUKUM

Dalam ranah penegakkan hukum (law enforcement) tentu persoalan menyangkut korupsi telah menjadi perhatian serius oleh Negara dan tentu saja oleh kalangan penegak hukum serta masyarakat indonesia secara umum, hal ini disebabkan karena korupsi telah diinsyafi sebagai suatu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), bahkan lebih jahat dari tindakan teroris yang baru saja melanda indonesia beberapa waktu yang lalu. Menyikapi persoalan korupsi tersebut bahkan Hidayat Nur wahid pernah berkomentar bahwa korupsi is the real terroris, artinya bahwa korupsi jauh lebih sadis dari sekedar tindakan terror yang marak terjadi belakangan ini. hal ini menyiratkan bahwa upaya penanganan terhadap kasus korupsi mestinya jauh lebih serius dari sekedar penanganan tindakan terror yang juga memang mesti harus di kecam dan dikutuk oleh semua pihak.

Terkait penanganan kasus korupsi, ada fenomena cukup menarik menurut penulis untuk kemudian dijadikan sebagai suatu diskursus yang mana hal tersebut sangat erat kaitannya dengan sejauh mana komitmen pemberantasan korupsi di negeri ini. Hal yang penulis maksudkan adalah fenomena penangguhan / pengalihan tahanan yang kerap diberikan kepada para tersangka kasus korupsi. Upaya hukum penangguhan ataupun pengalihan tahanan merupakan upaya hukum yang senantiasa ditempuh baik oleh kuasa hukum / pengacara maupun oleh tersangka sendiri ataupun keluarganya yang menjamin bahwa tersangka akan kooperatif selama dalam proses hukum berjalan serta alasan-alasan lainnya yang telah disyaratkan oleh undang-undang. Hal tersebut dilakukan karena memang disadari bahwa upaya tersebut adalah merupakan suatu hak yang dimiliki oleh tersangka dalam system peradilan pidana (criminal justice system) yang berlaku di Indonesia, konsekuensinya adalah aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi, Jaksa dan Hakim dengan masing-masing insititusinya mempunyai kewenangan juga untuk menentukan apakah upaya yang diajukan oleh tersangka ataupun kuasa hukum tersebut diterima atau bahkan ditolak.

Jika melihat realitas penegakkan hukum dalam konteks korupsi maka kita akan menemukan suatu fakta bahwa ternyata tidak sedikit dari upaya pengajuan penangguhan/pengalihan penahanan tersebut justru diterima oleh pihak Kejaksaan maupun oleh pihak Pengadilan sendiri dengan mengacu pada alasan – alasan yang diketengahkan oleh tersangka, keluarga maupun kuasa hukum yang mengajukan permohonan tersebut. Jika dilihat dari perspektif hukum maka pengabulan terhadap permohonan penangguhan ataupun pengalihan tahanan adalah suatu hal yang sah menurut hukum oleh karena dalam KUHAP jelas memberikan kewenangan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim sebagaimana yang termaktub pada pasal 23 ayat 1 KUHAP  bahwa penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud pada pasal 22. Dalam pasal 22 dijelaskan ada 3 jenis penahanan yakni penahanan RUTAN, penahanan kota dan penahanan rumah.

Persoalan kemudian adalah apakah hak tersebut patut diberikan kepada seorang tersangka korupsi yang secara jelas telah diinsyafi oleh semua pihak mengenai substansi perbuatannya sebagai suatu kejahatan luar biasa (extra ordninary crime), sementara fakta juga berbicara bahwa dalam kasus yang lain yang bukan termasuk dalam kualifikasi kasus krusial seperti korupsi, bahkan hak-hak tersangka dalam hal penangguhan ataupun pengalihan penahanan justru sangat sulit mereka peroleh. Kendatipun para tersangka telah mengajukan surat permohonan dengan alasan tidak akan melarikan diri, tidak akan mengulangi tindak pidana dan tidak akan menghilangkan barang bukti namun semua tidak berarti apa-apa oleh aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Aspek Kepatutan Hukum

Penangguhan / pengalihan penahanan sebenarnya bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan menurut penulis jika diterapkan pada kasus pidana umum, artinya tidak diberlakukan atau diterapkan pada kasus-kasus yang memiliki keunikan dan memiliki tingkat perhatian publik yang cukup serius. Dalam hukum pidana formil ketentuan mengenai kewenangan untuk memberikan hak pengalihan tahanan kepada tersangka tindak pidana memang diatur, dalam pasal yang telah diketengahkan sebelumnya bahwa penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang memberikan pengalihan penahanan kepada tersangka, keluarga ataupun kuasa hukumnya. Menyangkut soal kelayakan / kepatutan diberikannya hak tersangka korupsi tersebut menurut hemat penulis harus dilihat dari beberapa aspek yakni :

Pertama ; konsistensi penegakkan hukum terhadap korupsi

Korupsi adalah bagian dari akar masalah bangsa ini, Indonesia tidak mempunyai pilihan lain bila ingin proses reformasi berjalan dengan baik, karena sejujurnya bahwa proses reformasi bagian dari tujuan hakikatnya adalah untuk memberantas dan membumihanguskan antek-antek koruptor di negeri ini, korupsi harus dihabisi. Endargo Buscaglia dan Maria Dakolias dalam an analisis of the causes of corruption in the judiciary mengatakan perang melawan korupsi adalah tugas utama yang harus diselesaikan di masa reformasi. Adalah mustahil mereformasi suatu Negara jikalau korupsi masih merajalela. Korupsi adalah sumber bencana dan kejahatan, the roots of all evil .

Jika kemudian dalam proses hukum terhadap tersangka koruptor ada perlakuan khusus yakni memberikan keleluasaan dalam bentuk penangguhan/pengalihan penahanan maka hal ini menurut penulis sangat kontradiksi dengan komitmen pemberantasan korupsi itu sendiri, karena ternyata dalam prosesnya hampir sama dan bahkan tidak ada bedanya dengan penegakkan hukum pada kasus-kasus pidana lainnya. Ini ironis karena ditengah klaim bahwa kasus korupsi adalah kasus luar biasa namun pada kenyataan dalam proses penegakkannya terkesan biasa-biasa saja dan tidak ada hal yang berbeda dengan pidana lainnya.

Kedua ; Efek Jera upaya pemberantasan korupsi

Jika penangguhan / pengalihan diberikan kepada tersangka korupsi maka bukan tidak mungkin kesan yang bisa saja muncul dari si tersangka bahwa ternyata proses hukum dalam  upaya pemberantasan korupsi tidak terlalu menakutkan bagi para tersangka korupsi. Hal ini akan menyebabkan semakin masifnya koruptor merajalela.  Para tersangka koruptor dapat saja mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan menghilangkan barang bukti serta hal-hal yang dapat mempengaruhi sikap penegak hukum sehingga cenderung relative lebih kompromistis.

Ketiga ; Efek negatif  pencitraan masyarakat terhadap lembaga peradilan

Masyarakat memandang koruptor begitu menjijikkan, koruptor bahkan diidentikkan dengan drakula penghisap darah yang telah menghisap cucuran darah dan keringan rakyat hanya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroni-kroninya dengan mengabaikan kepentingan rakyat banyak yang sangat membutuhkan kehidupan yang layak dan berperikemanusiaan. Harapan besar tentunya di tujukan kepada lembaga peradilan yang nota bene mempunyai kompetensi hukum (yuridis competention) untuk memberantas korupsi.  Pengabulan permohonan penangguhan atau pengalihan penahanan justeru adalah bentuk perlakuan yang memanjakan para tersangka koruptor.  Image negatif adalah hal terburuk yang pasti akan diterima oleh lembaga peradilan, ada apa dibalik pengabulan permohonan tersebut ? kenapa pada kasus lain yang justeru melibatkan orang-orang lemah (kaum miskin dan terpinggirkan) begitu sulit mendapatkan hak tersebut?

Dari ketiga aspek yang diketengahkan oleh penulis diatas maka jelas bahwa upaya penangguhan / pengalihan penahanan yang kerap diberikan kepada para tersangka koruptor adalah tidak tepat dan terkesan mencederai semangat pemberantasan korupsi.  Semestinya jika semua pihak sepakat bahwa korupsi adalah musuh bersama maka tidak akan ada kompromi dalam proses penanganannya. Semua pihak dalam hal ini lembaga peradilan serta masyarakat harus bahu membahu menciptakan negeri yang bebas dari koruptor, yang harus dibangun adalah sinergitas terhadap semua stake holder tersebut, jangan sampai semangat pemberantasan korupsi ternyata tidak merata dan hanya dipahami setengah-setengah oleh masing-masing lembaga peradilan. Jika Kejaksaan menyatakan keras dan tidak ada kompromi maka mestinya pengadilan juga demikian.  Sama juga halnya dengan penangguhan / pengalihan penahanan. Semua pihak seharusnya menyatakan tidak untuk memberikan keringanan bagi para koruptor.

Penulis : Masry Juan el Said, SH.

Tulisan ini telah terbit di koran harian Kendari Pos.

About these ads

Tinggalkan komentar

Filed under OPINI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s