URGENSI PENGAWASAN PUBLIK TERHADAP KEWIBAWAAN LEMBAGA PERADILAN

Belakangan ini wajah atau potret peradilan di Indonesia sedang menjadi sorotan publik dan menjadi diskursus yang tak berkesudahan, kepercayaan masyarakat (public confidence) terhadap lembaga peradilan sedang berada di titik nadir, merosot tajam dan mengalami degradasi yang sangat mengkhawatirkan, hal ini tatkala lembaga peradilan tak lagi dapat menunjukkan kewibawaannya sebagai lembaga sakral yang mana merupakan tempat dimana masyarakat pencari keadilan memperjuangkan hak dan mendapatkan keadilan.

 

Problem lembaga peradilan kian mengemuka dan hampir tiap hari menghiasi lembaran surat kabar di seluruh tanah air, media massa nasional maupun lokal tak pernah luput dari memberitakan mengenai maraknya praktek oknum-oknum penegak hukum yang  menjadikan hukum sebagai barang jualan, apalagi jika bukan bermotifkan oleh sebuah hasrat memenuhi kepentingan perut dan hasrat hidup mewah kendatipun harus ditempuh dengan cara yang tidak benar dan melanggar ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Bahkan sampai pada tindakan-tindakan yang mencederai kewibawaan lembaga peradilan itu sendiri. Memang harus diakui hal ini adalah sebuah ironi.

 

Berbicara mengenai lembaga peradilan maka tidak bisa terlepas dari semua pihak yang terkait dengan sistem peradilan (justice system). Dalam konteks sistem peradilan pidana (criminal justice sistem)  maka ada beberapa lembaga penegak hukum yang dikenal di Indonesia, ditingkat pertama sebagai pintu gerbang (gate way) peradilan pidana adalah Kepolisian yang menjalankan tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan, kedua ada Kejaksaan yang menjalankan tugas dan fungsi penuntutan, ketiga ada Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan suatu perkara yang diperhadapkan padanya, dan terakhir yang tak kalah penting adalah eksistensi Pengacara / advokat yang kini telah diakui sebagai salah satu unsur penting dari  catur wangsa (empat penegak hukum). Masing-masing lembaga penegak hukum ini dilindungi oleh hukum dan harus menjalankan fungsi dan tugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari ke-4 (keempat) lembaga penegak hukum yang penulis uraikan diatas, semuanya saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain dengan fungsi dan tugas yang berbeda-beda namun yang perlu dipahami bahwa kendatipun semua dalam kerangka tugas yang berbeda namun kesemuanya berada dalam satu tujuan utama yakni untuk Menegakkan hukum, Kebenaran dan Keadilan. Tujuan inilah yang hingga kini belum berjalan sebagaimana mestinya sebagaimana fakta-fakta yang tampak dihadapan kita semua.

Deretan kasus-kasus yang mencuat ke publik  belakangan ini menjadi satu gambaran jelas betapa lembaga peradilan saat ini  sedang berada pada suatu kondisi yang sangat memprihatinkan. Letak kesalahan ataupun terjadinya pelanggaran hukum tidak saja terjadi pada satu lembaga penegak hukum semata, seperti ditingkat kepolisian misalnya, atau hanya di pihak kejaksaannya namun problem serupa terjadi di semua lembaga penegak hukum tanpa terkecuali, baik di kepolisian, kejaksaan, pengadilan (hakim) sampai pada pengacara / advokat.

 

Makelar kasus yang akhir-akhir ini santer dibicarakan dan telah menjadi atensi serius pemerintah adalah satu bentuk problem yang terus menggembosi independensi dan kewibawaan lembaga penegak hukum. Bisa dibayangkan orang yang tidak berada dalam sistem peradilan bisa mengatur jalannya proses peradilan. Disaat yang bersamaan ketika masyarakat yang tengah bergelut dengan persoalan hukum, merasakan begitu sulitnya mengakses keadilan tersebut. Permainan dan kongkalingkong terjadi ibarat lingkaran setan yang sulit dideteksi ujung pangkalnya.

 

Permasalahan lainnya terkait dengan lembaga peradilan adalah praktek suap menyuap untuk memuluskan jalannya proses hukum atau untuk meringankan suatu hukuman ataupun tuntutan. Penyuapan terhadap Hakim demi untuk suatu putusan hakim yang kiranya dapat meringankan terdakwa menjadi hal yang tak bisa terbantahkan walaupun penulis sendiri belum pernah menemukan sendiri fakta tersebut, namun terungkapnya praktek penyuapan oleh pengacara terhadap Hakim Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara yang diberitakan media baru-baru ini adalah suatu gambaran bahwa lembaga peradilan sedang dalam kondisi mengkhawatirkan. Tamparan keras tentunya bagi semua unsur penegak hukum di Indonesia. Kendatipun demikian kita masih menaruh harapan besar bahwa masih banyak Hakim di Indonesia yang jujur, demikian juga terhadap jaksa, dan polisi.  Praktek-praktek tidak terpuji dalam konteks lembaga peradilan pun bukan saja terjadi di lembaga pengadilan namun lembaga-lembaga pro yustisia, polisi dan jaksa pun sangat berpotensi melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Demikian juga Pengacara yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan proses peradilan yang mempunyai kepentingan untuk membela kepentingan kliennya. Semuanya saling berkaitan, sedangkan fakta saat ini menjelaskan kepada publik bahwa semua unsur penegak hukum sedang mengalami masalah yang sama,

 

Menggelindingnya bola liar testimony Susno Duadji berimbas pada beberapa oknum-oknum pejabat POLRI harus berhadapan dengan proses hukum, demikian juga bagi Kejaksaan. Bahkan pengacara pun harus berhadapan dengan proses hukum. Kondisi ini jika tidak segera dibenahi akan semakin buruk, bahkan bisa – bisa terjadi ketidak percayaan publik yang semakin meluas sehingga lembaga peradilan tidak lagi dipercaya masyarakat untuk dijadikan sebagai suatu tempat memperjuangkan dan mendapatkan keadilan. Pertanyaan kemudian adalah apa yang harus dilakukan agar kewibawaan lembaga penegak hukum dapat tetap terjaga? Kita sadar bahwa piranti-piranti aturan sudah cukup jelas mengatur tentang tindakan-tindakan penegak hukum yang harus dijaga demi kewibawaan institusi masing-masing, Insititusi kepolisian mempunyai kode etik bagi setiap anggotanya yang melanggar akan dikenai sanksi, demikian juga Jaksa dan Hakim serta pengacara. Namun apakah semua itu cukup  efektif ? tentu jawabannya tidak, menurut hemat penulis harus ada partisipasi publik untuk mengontrol dan mengawal lembaga peradilan agar tetap pada koridor yang sebenarnya, sehingga kewibawaan lembaga peradilan dapat terjaga dan terpercaya publik. Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting untuk memberikan stressing bahkan warning jika ada kejanggalan-kejanggalan dalam proses peradilan.

 

Potensi terjadinya permainan / kompromistis dalam proses peradilan sangat besar dan dapat mengakibatkan kerugian pada masyarakat pencari keadilan. Jika terjadi dalam kasus-kasus korupsi maka rakyat akan semakin miris dan kecewa karena bukan hal yang mustahil jika kemudian proses peradilan pada akhirnya harus membebaskan koruptornya, potensi itu akan sangat besar jika masyarakat tidak turut serta memberikan perhatian, apalagi jika sampai masyarakat ikut terbawa arus permainan para penegak hukum. Jika ada indikasi praktek mafia hukum maka masyarakat dapat menggunakan saluran-saluran hukum yang sudah tersedia, di masing-masing institusi ada Dewan Kode Etik yang akan menindak lanjuti setiap laporan / pengaduan masyarakat jika ada oknum penegak hukum yang melakukan pelanggaran.  Khusus untuk menjaga martabat dan kewibawaan hakim maka ada Komisi Yudisial yang dapat memproses jika ada hakim-hakim nakal.

 

Menurut penulis masyarakat juga perlu untuk mengadakan pengawasan terhadap output peradilan yakni dalam bentuk putusan (vonis) Hakim. Jika ada putusan hakim yang dinilai oleh masyarakat (publik) tidak sesuai dan sangat controversial maka masyarakatpun dapat mengajukan suatu keberatan dan dapat melakukan suatu pressure dalam bentuk mengupayakan adanya pengujian (eksaminasi) terhadap putusan yang dianggap kontroversi tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan memastikan suatu putusan hakim tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku dan dapat menjamin putusan hakim yang berkeadilan.

 

Tanggung jawab untuk menjaga dan mempertahankan kewibawaan penegak hukum menurut hemat penulis tidak bisa hanya berharap dari institusi penegak hukum itu sendiri namun harus dengan kerjasama dan partisipasi seluruh masyarakat. Mari bersama wujudkan lembaga peradilan Indonesia yang bersih, jujur dan berwibawa.

 

Penulis :

MASRI SAID, S.H

1 Komentar

Filed under OPINI

One response to “URGENSI PENGAWASAN PUBLIK TERHADAP KEWIBAWAAN LEMBAGA PERADILAN

  1. Azri Tokotua

    sy suka dgn tulisan anda

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s