UPAYA HUKUM KASASI JAKSA TERHADAP PUTUSAN BEBAS ADALAH MELANGGAR HUKUM

Baru-baru ini publik kembali terhenyak ketika Mahkamah Agung untuk yang kesekian kalinya menerima upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas perkara Prita Mulya Sari yang awalnya telah dinyatakan bebas karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta.

Persidangan kasus Prita dimulai tahun 2009 ketika dia dituduh mencemarkan nama baik karena mengirimkan surat elektronik berisi keluhan terhadap pelayanan medis RS Omni Internasional Tangerang. Hakim memutus Prita bebas karena tidak terbukti melakukan pidana yang disangkakan. terhadap putusan bebas tersebut Jaksa kembali mengajukan upaya hukum yakni kasasi ke Mahkamah Agung sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap putusan hakim. Namun parahnya ternyata Hakim Mahkamah Agung  kemudian mengabulkan Kasasi jaksa tersebut dengan menganulir putusan PN  Tangerang.  Mahkamah Agung menghukum Prita Mulya Sari dengan hukuman enam bulan penjara dengan masa percobaan selama setahun.

Terlepas dari berat atau ringannya hukuman tersebut, Prita Mulya Sari tentu tidak akan terima dengan putusan Hakim karena telah menyatakan dirinya terbukti bersalah secara hukum, hal ini juga membuat sejumlah kalangan baik praktisi, akademisi maupun kalangan lainnya mengernyitkan dahi yang menunjukkan mereka bingung dan merasa aneh dengan putusan tersebut. Perbuatan Prita mengirimkan email yang kontennya mengenai keluhan terhadap pelayanan rumah sakit OMNI Internasional oleh Hakim justeru dinyatakan terbukti dan bersalah, bukannya dinilai sebagai bentuk pembenaran bahwa koreksi terhadap buruknya pelayanan rumah sakit menjadi suatu hal yang dibenarkan. Bukan bermaksud mencemarkan namun itulah fakta yang seharusnya semua komponen bangsa merasa miris dan harus mengkoreksi kondisi dan situasi tersebut.

Lepas dari materil perbuatan prita yang disangkakan oleh Jaksa tersebut, pengajuan upaya kasasi terhadap putusan bebas, telah menjadi sebuah fenomena baru dalam dunia hukum, Pengajuan upaya hukum kasasi oleh jaksa hingga kini memang masih menjadi perdebatan mengenai apakah Jaksa secara yuridis mempunyai hak dan kewenangan untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas. Dalam banyak perkara faktanya jaksa kerap mengajukan kasasi pada setiap perkara yang diputus bebas oleh Majelis Hakim, bahkan seakan menjadi keharusan dan wajib hukumnya jika ada perkara bebas harus di kasasi. Entah apakah karena Jaksa dengan sengaja hendak mengabaikan dan mengesampingkan ketentuan KUHAP yang dengan jelas telah mengatur mengenai boleh tidaknya Jaksa mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, ataukah mungkin upaya tersebut hanya sekedar terobosan hukum dari pihak kejaksaan? namun terlepas dari apa motif Jaksa tetap bersikukuh memaksakan pengajuan upaya Kasasi tersebut penulis merasa perlu memberikan pendapat.

Upaya kasasi Jaksa atas putusan bebas menurut penulis adalah unlegitimate atau tidak berdasar hukum dan melanggar asas legalitas serta melukai rasa keadilan, hal ini disebabkan karena didalam ketentuan KUHAP yang menjadi acuan dan pedoman proses beracara di peradilan pidana telah cukup jelas memberikan batasan bahwa Jaksa tidak dapat mengajukan upaya Kasasi terhadap putusan bebas, dalam Bab XVI, bagian kedua pasal 244 KUHAP dijelaskan bahwa “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Terhadap bunyi ketentuan pasal 244 tersebut jelas bahwa Jaksa tidak boleh mengajukan Kasasi terhadap putusan bebas, dengan alasan dan argumentasi apapun, apalagi sampai kemudian Jaksa menyetir dalih bahwa diajukannya upaya kasasi karena putusan hakim tersebut dinilai bukanlah putusan bebas murni, jadi seolah-olah Jaksa membuat kategori putusan bebas, ada putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni, sementara dalam ketentuan KUHAP tersebut tidak dikategorisasi sebagaimana dalih Jaksa. Jaksa hanya diberikan hak untuk melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan hakim ditingkat terakhir selain daripada Mahkamah Agung, hak yang sama juga diberikan pada terdakwa atau kuasanya, jika terdakwa tidak terima dengan putusan pada tingkat banding, terdakwa dapat mengajukan kasasi, demikian pula sebaliknya jika Jaksa tidak puas dengan putusan hakim ditingkat banding maka dapat pula mengajukan kasasi tetapi harus diingat materi putusan yang boleh dikasasi bukanlah putusan bebas.

Kekeliruan Jaksa yang tetap ngotot mengajukan kasasi terhadap putusan bebas tersebut yang telah nyata-nyata tidak berdasar dan melanggar hukum justeru semakin diperparah dengan sikap Mahkamah Agung yang juga tidak konsisten dalam menegakkan asas hukum. Dengan menerima dan mengadili tuntutan kasasi jaksa terhadap putusan bebas tersebut menunjukkan bahwa Hakim Mahkamah Agung mengakui dan memberikan peluang serta hak baru bagi Jaksa, secara tidak langsung Jaksa telah memiliki legal standing untuk mengajukan upaya hukum yang sebenarnya melanggar ketentuan hukum tersebut. Dengan menerima serta mengabulkan tuntutan kasasi Jaksa maka Hakim Mahkamah Agung telah dengan sengaja dan diinsyafi secara sadar mengobok-obok hukum acara dan melanggar asas kepastian hukum dan keadilan.

Menurut penulis kesalahannya bukan hanya pada Jaksa semata namun majelis hakim yang mengabulkan tuntutan kasasi Jaksa terhadap putusan bebas tersebut turut memberi kontribusi bagi rusaknya sistem penegakkan hukum. Walaupun didalam eksistensi seorang Hakim dibolehkan oleh hukum untuk menciptakan hukum melalui putusannya namun Hakim tidak boleh dengan sewenang-wenang memberikan justifikasi dan menciptakan hukum baru dengan melanggar hukum yang ada. Penciptaan  hukum oleh Hakim hanya jika terjadi kekosongan hukum atau belum ada aturan dan ketentuan hukum yang mengatur sehingga hakim dituntut untuk menggali sedalam-dalamnya rasa keadilan itu melalui pertimbangan keadilan,  dan keyakinannya dapat menjatuhkan putusan yang sifatnya adalah suatu penemuan hukum (recht finding).

Jika situasi ini berlangsung terus dimana Jaksa tetap bersikukuh dan keukeuh mengajukan kasasi pada setiap putusan bebas dan Hakim Mahkamah Agung tidak pula tegas dan seolah membiarkan serta mengabulkan tuntutan kasas jaksa tersebut, maka menurut penulis kondisi ini akan menciptakan ketidakpastian hukum, rasa keadilan tercabik, hak asasi dilanggar dan ini tentunya menjadi preseden buruk dalam konteks penegakkan hukum (law inforcement) di indonesia. Kondisi ini harus segera di perbaiki, institusi Kejaksaan dalam hal ini Jaksa Agung harus menginstruksikan kepada semua jajarannya kepada semua Jaksa di Indonesia untuk tidak mengajukan Kasasi terhadap putusan bebas, juga kepada Mahkamah Agung harus tegas dan konsisten menegakkan ketentuan KUHAP, Hakim MahkamahAgung harus mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung  mengenai larangan bagi Jaksa untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas. Jika hal ini dilakukan maka wajah atau potret penegakkan hukum di Indonesia dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri dapat terjaga dan terselamatkan.

by. MASRY JUNCTO SAID, SH

Tinggalkan komentar

Filed under OPINI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s