UPAYA HUKUM KASASI JAKSA TERHADAP PUTUSAN BEBAS ADALAH MELANGGAR HUKUM

Baru-baru ini publik kembali terhenyak ketika Mahkamah Agung untuk yang kesekian kalinya menerima upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas perkara Prita Mulya Sari yang awalnya telah dinyatakan bebas karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta.

Persidangan kasus Prita dimulai tahun 2009 ketika dia dituduh mencemarkan nama baik karena mengirimkan surat elektronik berisi keluhan terhadap pelayanan medis RS Omni Internasional Tangerang. Hakim memutus Prita bebas karena tidak terbukti melakukan pidana yang disangkakan. terhadap putusan bebas tersebut Jaksa kembali mengajukan upaya hukum yakni kasasi ke Mahkamah Agung sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap putusan hakim. Namun parahnya ternyata Hakim Mahkamah Agung  kemudian mengabulkan Kasasi jaksa tersebut dengan menganulir putusan PN  Tangerang.  Mahkamah Agung menghukum Prita Mulya Sari dengan hukuman enam bulan penjara dengan masa percobaan selama setahun.

Terlepas dari berat atau ringannya hukuman tersebut, Prita Mulya Sari tentu tidak akan terima dengan putusan Hakim karena telah menyatakan dirinya terbukti bersalah secara hukum, hal ini juga membuat sejumlah kalangan baik praktisi, akademisi maupun kalangan lainnya mengernyitkan dahi yang menunjukkan mereka bingung dan merasa aneh dengan putusan tersebut. Perbuatan Prita mengirimkan email yang kontennya mengenai keluhan terhadap pelayanan rumah sakit OMNI Internasional oleh Hakim justeru dinyatakan terbukti dan bersalah, bukannya dinilai sebagai bentuk pembenaran bahwa koreksi terhadap buruknya pelayanan rumah sakit menjadi suatu hal yang dibenarkan. Bukan bermaksud mencemarkan namun itulah fakta yang seharusnya semua komponen bangsa merasa miris dan harus mengkoreksi kondisi dan situasi tersebut.

Lepas dari materil perbuatan prita yang disangkakan oleh Jaksa tersebut, pengajuan upaya kasasi terhadap putusan bebas, telah menjadi sebuah fenomena baru dalam dunia hukum, Pengajuan upaya hukum kasasi oleh jaksa hingga kini memang masih menjadi perdebatan mengenai apakah Jaksa secara yuridis mempunyai hak dan kewenangan untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas. Dalam banyak perkara faktanya jaksa kerap mengajukan kasasi pada setiap perkara yang diputus bebas oleh Majelis Hakim, bahkan seakan menjadi keharusan dan wajib hukumnya jika ada perkara bebas harus di kasasi. Entah apakah karena Jaksa dengan sengaja hendak mengabaikan dan mengesampingkan ketentuan KUHAP yang dengan jelas telah mengatur mengenai boleh tidaknya Jaksa mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, ataukah mungkin upaya tersebut hanya sekedar terobosan hukum dari pihak kejaksaan? namun terlepas dari apa motif Jaksa tetap bersikukuh memaksakan pengajuan upaya Kasasi tersebut penulis merasa perlu memberikan pendapat.

Upaya kasasi Jaksa atas putusan bebas menurut penulis adalah unlegitimate atau tidak berdasar hukum dan melanggar asas legalitas serta melukai rasa keadilan, hal ini disebabkan karena didalam ketentuan KUHAP yang menjadi acuan dan pedoman proses beracara di peradilan pidana telah cukup jelas memberikan batasan bahwa Jaksa tidak dapat mengajukan upaya Kasasi terhadap putusan bebas, dalam Bab XVI, bagian kedua pasal 244 KUHAP dijelaskan bahwa “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Terhadap bunyi ketentuan pasal 244 tersebut jelas bahwa Jaksa tidak boleh mengajukan Kasasi terhadap putusan bebas, dengan alasan dan argumentasi apapun, apalagi sampai kemudian Jaksa menyetir dalih bahwa diajukannya upaya kasasi karena putusan hakim tersebut dinilai bukanlah putusan bebas murni, jadi seolah-olah Jaksa membuat kategori putusan bebas, ada putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni, sementara dalam ketentuan KUHAP tersebut tidak dikategorisasi sebagaimana dalih Jaksa. Jaksa hanya diberikan hak untuk melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan hakim ditingkat terakhir selain daripada Mahkamah Agung, hak yang sama juga diberikan pada terdakwa atau kuasanya, jika terdakwa tidak terima dengan putusan pada tingkat banding, terdakwa dapat mengajukan kasasi, demikian pula sebaliknya jika Jaksa tidak puas dengan putusan hakim ditingkat banding maka dapat pula mengajukan kasasi tetapi harus diingat materi putusan yang boleh dikasasi bukanlah putusan bebas.

Kekeliruan Jaksa yang tetap ngotot mengajukan kasasi terhadap putusan bebas tersebut yang telah nyata-nyata tidak berdasar dan melanggar hukum justeru semakin diperparah dengan sikap Mahkamah Agung yang juga tidak konsisten dalam menegakkan asas hukum. Dengan menerima dan mengadili tuntutan kasasi jaksa terhadap putusan bebas tersebut menunjukkan bahwa Hakim Mahkamah Agung mengakui dan memberikan peluang serta hak baru bagi Jaksa, secara tidak langsung Jaksa telah memiliki legal standing untuk mengajukan upaya hukum yang sebenarnya melanggar ketentuan hukum tersebut. Dengan menerima serta mengabulkan tuntutan kasasi Jaksa maka Hakim Mahkamah Agung telah dengan sengaja dan diinsyafi secara sadar mengobok-obok hukum acara dan melanggar asas kepastian hukum dan keadilan.

Menurut penulis kesalahannya bukan hanya pada Jaksa semata namun majelis hakim yang mengabulkan tuntutan kasasi Jaksa terhadap putusan bebas tersebut turut memberi kontribusi bagi rusaknya sistem penegakkan hukum. Walaupun didalam eksistensi seorang Hakim dibolehkan oleh hukum untuk menciptakan hukum melalui putusannya namun Hakim tidak boleh dengan sewenang-wenang memberikan justifikasi dan menciptakan hukum baru dengan melanggar hukum yang ada. Penciptaan  hukum oleh Hakim hanya jika terjadi kekosongan hukum atau belum ada aturan dan ketentuan hukum yang mengatur sehingga hakim dituntut untuk menggali sedalam-dalamnya rasa keadilan itu melalui pertimbangan keadilan,  dan keyakinannya dapat menjatuhkan putusan yang sifatnya adalah suatu penemuan hukum (recht finding).

Jika situasi ini berlangsung terus dimana Jaksa tetap bersikukuh dan keukeuh mengajukan kasasi pada setiap putusan bebas dan Hakim Mahkamah Agung tidak pula tegas dan seolah membiarkan serta mengabulkan tuntutan kasas jaksa tersebut, maka menurut penulis kondisi ini akan menciptakan ketidakpastian hukum, rasa keadilan tercabik, hak asasi dilanggar dan ini tentunya menjadi preseden buruk dalam konteks penegakkan hukum (law inforcement) di indonesia. Kondisi ini harus segera di perbaiki, institusi Kejaksaan dalam hal ini Jaksa Agung harus menginstruksikan kepada semua jajarannya kepada semua Jaksa di Indonesia untuk tidak mengajukan Kasasi terhadap putusan bebas, juga kepada Mahkamah Agung harus tegas dan konsisten menegakkan ketentuan KUHAP, Hakim MahkamahAgung harus mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung  mengenai larangan bagi Jaksa untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas. Jika hal ini dilakukan maka wajah atau potret penegakkan hukum di Indonesia dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri dapat terjaga dan terselamatkan.

by. MASRY JUNCTO SAID, SH

Tinggalkan komentar

Filed under OPINI

PENANGGUHAN / PENGALIHAN PENAHANAN PADA TERSANGKA KORUPSI DITINJAU DARI ASAS KEPATUTAN HUKUM

Dalam ranah penegakkan hukum (law enforcement) tentu persoalan menyangkut korupsi telah menjadi perhatian serius oleh Negara dan tentu saja oleh kalangan penegak hukum serta masyarakat indonesia secara umum, hal ini disebabkan karena korupsi telah diinsyafi sebagai suatu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), bahkan lebih jahat dari tindakan teroris yang baru saja melanda indonesia beberapa waktu yang lalu. Menyikapi persoalan korupsi tersebut bahkan Hidayat Nur wahid pernah berkomentar bahwa korupsi is the real terroris, artinya bahwa korupsi jauh lebih sadis dari sekedar tindakan terror yang marak terjadi belakangan ini. hal ini menyiratkan bahwa upaya penanganan terhadap kasus korupsi mestinya jauh lebih serius dari sekedar penanganan tindakan terror yang juga memang mesti harus di kecam dan dikutuk oleh semua pihak.

Terkait penanganan kasus korupsi, ada fenomena cukup menarik menurut penulis untuk kemudian dijadikan sebagai suatu diskursus yang mana hal tersebut sangat erat kaitannya dengan sejauh mana komitmen pemberantasan korupsi di negeri ini. Hal yang penulis maksudkan adalah fenomena penangguhan / pengalihan tahanan yang kerap diberikan kepada para tersangka kasus korupsi. Upaya hukum penangguhan ataupun pengalihan tahanan merupakan upaya hukum yang senantiasa ditempuh baik oleh kuasa hukum / pengacara maupun oleh tersangka sendiri ataupun keluarganya yang menjamin bahwa tersangka akan kooperatif selama dalam proses hukum berjalan serta alasan-alasan lainnya yang telah disyaratkan oleh undang-undang. Hal tersebut dilakukan karena memang disadari bahwa upaya tersebut adalah merupakan suatu hak yang dimiliki oleh tersangka dalam system peradilan pidana (criminal justice system) yang berlaku di Indonesia, konsekuensinya adalah aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi, Jaksa dan Hakim dengan masing-masing insititusinya mempunyai kewenangan juga untuk menentukan apakah upaya yang diajukan oleh tersangka ataupun kuasa hukum tersebut diterima atau bahkan ditolak.

Jika melihat realitas penegakkan hukum dalam konteks korupsi maka kita akan menemukan suatu fakta bahwa ternyata tidak sedikit dari upaya pengajuan penangguhan/pengalihan penahanan tersebut justru diterima oleh pihak Kejaksaan maupun oleh pihak Pengadilan sendiri dengan mengacu pada alasan – alasan yang diketengahkan oleh tersangka, keluarga maupun kuasa hukum yang mengajukan permohonan tersebut. Jika dilihat dari perspektif hukum maka pengabulan terhadap permohonan penangguhan ataupun pengalihan tahanan adalah suatu hal yang sah menurut hukum oleh karena dalam KUHAP jelas memberikan kewenangan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim sebagaimana yang termaktub pada pasal 23 ayat 1 KUHAP  bahwa penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud pada pasal 22. Dalam pasal 22 dijelaskan ada 3 jenis penahanan yakni penahanan RUTAN, penahanan kota dan penahanan rumah.

Persoalan kemudian adalah apakah hak tersebut patut diberikan kepada seorang tersangka korupsi yang secara jelas telah diinsyafi oleh semua pihak mengenai substansi perbuatannya sebagai suatu kejahatan luar biasa (extra ordninary crime), sementara fakta juga berbicara bahwa dalam kasus yang lain yang bukan termasuk dalam kualifikasi kasus krusial seperti korupsi, bahkan hak-hak tersangka dalam hal penangguhan ataupun pengalihan penahanan justru sangat sulit mereka peroleh. Kendatipun para tersangka telah mengajukan surat permohonan dengan alasan tidak akan melarikan diri, tidak akan mengulangi tindak pidana dan tidak akan menghilangkan barang bukti namun semua tidak berarti apa-apa oleh aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Aspek Kepatutan Hukum

Penangguhan / pengalihan penahanan sebenarnya bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan menurut penulis jika diterapkan pada kasus pidana umum, artinya tidak diberlakukan atau diterapkan pada kasus-kasus yang memiliki keunikan dan memiliki tingkat perhatian publik yang cukup serius. Dalam hukum pidana formil ketentuan mengenai kewenangan untuk memberikan hak pengalihan tahanan kepada tersangka tindak pidana memang diatur, dalam pasal yang telah diketengahkan sebelumnya bahwa penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang memberikan pengalihan penahanan kepada tersangka, keluarga ataupun kuasa hukumnya. Menyangkut soal kelayakan / kepatutan diberikannya hak tersangka korupsi tersebut menurut hemat penulis harus dilihat dari beberapa aspek yakni :

Pertama ; konsistensi penegakkan hukum terhadap korupsi

Korupsi adalah bagian dari akar masalah bangsa ini, Indonesia tidak mempunyai pilihan lain bila ingin proses reformasi berjalan dengan baik, karena sejujurnya bahwa proses reformasi bagian dari tujuan hakikatnya adalah untuk memberantas dan membumihanguskan antek-antek koruptor di negeri ini, korupsi harus dihabisi. Endargo Buscaglia dan Maria Dakolias dalam an analisis of the causes of corruption in the judiciary mengatakan perang melawan korupsi adalah tugas utama yang harus diselesaikan di masa reformasi. Adalah mustahil mereformasi suatu Negara jikalau korupsi masih merajalela. Korupsi adalah sumber bencana dan kejahatan, the roots of all evil .

Jika kemudian dalam proses hukum terhadap tersangka koruptor ada perlakuan khusus yakni memberikan keleluasaan dalam bentuk penangguhan/pengalihan penahanan maka hal ini menurut penulis sangat kontradiksi dengan komitmen pemberantasan korupsi itu sendiri, karena ternyata dalam prosesnya hampir sama dan bahkan tidak ada bedanya dengan penegakkan hukum pada kasus-kasus pidana lainnya. Ini ironis karena ditengah klaim bahwa kasus korupsi adalah kasus luar biasa namun pada kenyataan dalam proses penegakkannya terkesan biasa-biasa saja dan tidak ada hal yang berbeda dengan pidana lainnya.

Kedua ; Efek Jera upaya pemberantasan korupsi

Jika penangguhan / pengalihan diberikan kepada tersangka korupsi maka bukan tidak mungkin kesan yang bisa saja muncul dari si tersangka bahwa ternyata proses hukum dalam  upaya pemberantasan korupsi tidak terlalu menakutkan bagi para tersangka korupsi. Hal ini akan menyebabkan semakin masifnya koruptor merajalela.  Para tersangka koruptor dapat saja mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan menghilangkan barang bukti serta hal-hal yang dapat mempengaruhi sikap penegak hukum sehingga cenderung relative lebih kompromistis.

Ketiga ; Efek negatif  pencitraan masyarakat terhadap lembaga peradilan

Masyarakat memandang koruptor begitu menjijikkan, koruptor bahkan diidentikkan dengan drakula penghisap darah yang telah menghisap cucuran darah dan keringan rakyat hanya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroni-kroninya dengan mengabaikan kepentingan rakyat banyak yang sangat membutuhkan kehidupan yang layak dan berperikemanusiaan. Harapan besar tentunya di tujukan kepada lembaga peradilan yang nota bene mempunyai kompetensi hukum (yuridis competention) untuk memberantas korupsi.  Pengabulan permohonan penangguhan atau pengalihan penahanan justeru adalah bentuk perlakuan yang memanjakan para tersangka koruptor.  Image negatif adalah hal terburuk yang pasti akan diterima oleh lembaga peradilan, ada apa dibalik pengabulan permohonan tersebut ? kenapa pada kasus lain yang justeru melibatkan orang-orang lemah (kaum miskin dan terpinggirkan) begitu sulit mendapatkan hak tersebut?

Dari ketiga aspek yang diketengahkan oleh penulis diatas maka jelas bahwa upaya penangguhan / pengalihan penahanan yang kerap diberikan kepada para tersangka koruptor adalah tidak tepat dan terkesan mencederai semangat pemberantasan korupsi.  Semestinya jika semua pihak sepakat bahwa korupsi adalah musuh bersama maka tidak akan ada kompromi dalam proses penanganannya. Semua pihak dalam hal ini lembaga peradilan serta masyarakat harus bahu membahu menciptakan negeri yang bebas dari koruptor, yang harus dibangun adalah sinergitas terhadap semua stake holder tersebut, jangan sampai semangat pemberantasan korupsi ternyata tidak merata dan hanya dipahami setengah-setengah oleh masing-masing lembaga peradilan. Jika Kejaksaan menyatakan keras dan tidak ada kompromi maka mestinya pengadilan juga demikian.  Sama juga halnya dengan penangguhan / pengalihan penahanan. Semua pihak seharusnya menyatakan tidak untuk memberikan keringanan bagi para koruptor.

Penulis : Masry Juan el Said, SH.

Tulisan ini telah terbit di koran harian Kendari Pos.

Tinggalkan komentar

Filed under OPINI

Urusi Nazaruddin, SBY hanya buang energi

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebenarnya tak perlu terlalu jauh melibatkan dirinya dalam mengurusi berbagai masalah menyangkut Partai Demokrat terutama mengenai Nazaruddin. Presiden, kata Pramono, dipilih untuk mengurusi rakyat, bukan Nazaruddin. Hal ini ia katakan dengan merujuk pada pidato Presiden Senin (12/7/2011) malam mengenai Partai Demokrat dan Nazaruddin di Cikeas.

“Saya melihat sebenarnya, dalam dirinya (Presiden Yudhoyono) melekat statusnya sebagai seorang figur Presiden. Tetapi, dalam tiga bulan terakhir ini energi kita terlalu banyak terbuang dalam hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya persoalan yang menyangkut Nazaruddin. Kalau kemudian Presiden lebih banyak mengurusi printil-printil yang kecil-kecil begitu, ya akhirnya energinya terbuang dan itu kasihan rakyat, kasihan Pak SBY juga,” ujar Pramono di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (12/7/2011).

Menurut Pramono, kini momentum perekonomian tengah menunjukkan perkembangan yang baik, tapi terabaikan karena Presiden seolah-olah fokus mengurusi permasalahan Nazaruddin dan kepartaian.

“Momentum ekonomi kita sedang bagus-bagusnya, indeks kita sedang bagus, kemudian cadangan devisa bagus, tapi momentum ini tidak termanfaatkan secara baik oleh bangsa kita. Saya mendorong Pak SBY untuk hal yang berkaitan dengan Nazar sudah tak perlu ditanggapi lagi. Beliau ini kan melekat sebagai Presiden, keresahan Pak SBY itu juga akan memberikan dampak pada pasar,” jelasnya.

Pramono bertutur, setiap partai memiliki mekanisme penyelesaian masalah secara internal. Oleh karena itu Presiden diharapkan bisa bersama partainya membahas masalah Nazaruddin cukup secara internal.

“Harapan saya secara pribadi semoga ini segera diselesaikan. Masalah-masalah partai juga pernah dialami partai lain dan tentunya semua partai mempunyai mekanisme penyelsaian sendiri-sendiri. Kalau Presiden terus mengurusi soal Nazaruddin, akhirnya beban risikonya dan dampaknya tidak hanya di internal Demokrat tetapi juga bangsa karena beliau sebagai kepala negara. Itu yang paling saya khawatirkan,” ucap Pramono.

Seperti yang diketahui, malam tadi Presiden Yudhoyono menggelar jumpa pers di Cikeas, Jawa Barat setelah mengadakan pertemuan khusus dengan unsur pimpinan Demokrat. Ia menuturkan mengenai berbagai masalah yang tengah bergejolak dalam partainya, akibat sepak terjang Mantan Bendahara Umum Demokrat, Muhammad Nazaruddin yang menyebarkan sejumlah tudingan negatif terhadap para petinggi dan sejumlah politisi Partai Demokrat.

Salah satu poin dalam jumpa pers itu, Presiden Yudhoyono memberi komentar mengenai tudingan yang disebut disampaikan Nazaruddin melalui BBM. Dalam pesan BBM yang beredar luas itu disebutkan, Anas berniat menggulingkan SBY dan putranya Ibas dari Demokrat. Yudhoyono menolak keras pernyataan tersebut.

“Ini bertentangan dengan akal sehat dan kenyataan alias berita itu bohong besar. Ini sungguh cara-cara dan intrik politik yang tak bertanggung jawab,” katanya

Tinggalkan komentar

Filed under BERITA AKTUAL

URGENSI PENGAWASAN PUBLIK TERHADAP KEWIBAWAAN LEMBAGA PERADILAN

Belakangan ini wajah atau potret peradilan di Indonesia sedang menjadi sorotan publik dan menjadi diskursus yang tak berkesudahan, kepercayaan masyarakat (public confidence) terhadap lembaga peradilan sedang berada di titik nadir, merosot tajam dan mengalami degradasi yang sangat mengkhawatirkan, hal ini tatkala lembaga peradilan tak lagi dapat menunjukkan kewibawaannya sebagai lembaga sakral yang mana merupakan tempat dimana masyarakat pencari keadilan memperjuangkan hak dan mendapatkan keadilan.

 

Problem lembaga peradilan kian mengemuka dan hampir tiap hari menghiasi lembaran surat kabar di seluruh tanah air, media massa nasional maupun lokal tak pernah luput dari memberitakan mengenai maraknya praktek oknum-oknum penegak hukum yang  menjadikan hukum sebagai barang jualan, apalagi jika bukan bermotifkan oleh sebuah hasrat memenuhi kepentingan perut dan hasrat hidup mewah kendatipun harus ditempuh dengan cara yang tidak benar dan melanggar ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Bahkan sampai pada tindakan-tindakan yang mencederai kewibawaan lembaga peradilan itu sendiri. Memang harus diakui hal ini adalah sebuah ironi.

 

Berbicara mengenai lembaga peradilan maka tidak bisa terlepas dari semua pihak yang terkait dengan sistem peradilan (justice system). Dalam konteks sistem peradilan pidana (criminal justice sistem)  maka ada beberapa lembaga penegak hukum yang dikenal di Indonesia, ditingkat pertama sebagai pintu gerbang (gate way) peradilan pidana adalah Kepolisian yang menjalankan tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan, kedua ada Kejaksaan yang menjalankan tugas dan fungsi penuntutan, ketiga ada Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan suatu perkara yang diperhadapkan padanya, dan terakhir yang tak kalah penting adalah eksistensi Pengacara / advokat yang kini telah diakui sebagai salah satu unsur penting dari  catur wangsa (empat penegak hukum). Masing-masing lembaga penegak hukum ini dilindungi oleh hukum dan harus menjalankan fungsi dan tugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari ke-4 (keempat) lembaga penegak hukum yang penulis uraikan diatas, semuanya saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain dengan fungsi dan tugas yang berbeda-beda namun yang perlu dipahami bahwa kendatipun semua dalam kerangka tugas yang berbeda namun kesemuanya berada dalam satu tujuan utama yakni untuk Menegakkan hukum, Kebenaran dan Keadilan. Tujuan inilah yang hingga kini belum berjalan sebagaimana mestinya sebagaimana fakta-fakta yang tampak dihadapan kita semua.

Deretan kasus-kasus yang mencuat ke publik  belakangan ini menjadi satu gambaran jelas betapa lembaga peradilan saat ini  sedang berada pada suatu kondisi yang sangat memprihatinkan. Letak kesalahan ataupun terjadinya pelanggaran hukum tidak saja terjadi pada satu lembaga penegak hukum semata, seperti ditingkat kepolisian misalnya, atau hanya di pihak kejaksaannya namun problem serupa terjadi di semua lembaga penegak hukum tanpa terkecuali, baik di kepolisian, kejaksaan, pengadilan (hakim) sampai pada pengacara / advokat.

 

Makelar kasus yang akhir-akhir ini santer dibicarakan dan telah menjadi atensi serius pemerintah adalah satu bentuk problem yang terus menggembosi independensi dan kewibawaan lembaga penegak hukum. Bisa dibayangkan orang yang tidak berada dalam sistem peradilan bisa mengatur jalannya proses peradilan. Disaat yang bersamaan ketika masyarakat yang tengah bergelut dengan persoalan hukum, merasakan begitu sulitnya mengakses keadilan tersebut. Permainan dan kongkalingkong terjadi ibarat lingkaran setan yang sulit dideteksi ujung pangkalnya.

 

Permasalahan lainnya terkait dengan lembaga peradilan adalah praktek suap menyuap untuk memuluskan jalannya proses hukum atau untuk meringankan suatu hukuman ataupun tuntutan. Penyuapan terhadap Hakim demi untuk suatu putusan hakim yang kiranya dapat meringankan terdakwa menjadi hal yang tak bisa terbantahkan walaupun penulis sendiri belum pernah menemukan sendiri fakta tersebut, namun terungkapnya praktek penyuapan oleh pengacara terhadap Hakim Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara yang diberitakan media baru-baru ini adalah suatu gambaran bahwa lembaga peradilan sedang dalam kondisi mengkhawatirkan. Tamparan keras tentunya bagi semua unsur penegak hukum di Indonesia. Kendatipun demikian kita masih menaruh harapan besar bahwa masih banyak Hakim di Indonesia yang jujur, demikian juga terhadap jaksa, dan polisi.  Praktek-praktek tidak terpuji dalam konteks lembaga peradilan pun bukan saja terjadi di lembaga pengadilan namun lembaga-lembaga pro yustisia, polisi dan jaksa pun sangat berpotensi melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Demikian juga Pengacara yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan proses peradilan yang mempunyai kepentingan untuk membela kepentingan kliennya. Semuanya saling berkaitan, sedangkan fakta saat ini menjelaskan kepada publik bahwa semua unsur penegak hukum sedang mengalami masalah yang sama,

 

Menggelindingnya bola liar testimony Susno Duadji berimbas pada beberapa oknum-oknum pejabat POLRI harus berhadapan dengan proses hukum, demikian juga bagi Kejaksaan. Bahkan pengacara pun harus berhadapan dengan proses hukum. Kondisi ini jika tidak segera dibenahi akan semakin buruk, bahkan bisa – bisa terjadi ketidak percayaan publik yang semakin meluas sehingga lembaga peradilan tidak lagi dipercaya masyarakat untuk dijadikan sebagai suatu tempat memperjuangkan dan mendapatkan keadilan. Pertanyaan kemudian adalah apa yang harus dilakukan agar kewibawaan lembaga penegak hukum dapat tetap terjaga? Kita sadar bahwa piranti-piranti aturan sudah cukup jelas mengatur tentang tindakan-tindakan penegak hukum yang harus dijaga demi kewibawaan institusi masing-masing, Insititusi kepolisian mempunyai kode etik bagi setiap anggotanya yang melanggar akan dikenai sanksi, demikian juga Jaksa dan Hakim serta pengacara. Namun apakah semua itu cukup  efektif ? tentu jawabannya tidak, menurut hemat penulis harus ada partisipasi publik untuk mengontrol dan mengawal lembaga peradilan agar tetap pada koridor yang sebenarnya, sehingga kewibawaan lembaga peradilan dapat terjaga dan terpercaya publik. Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting untuk memberikan stressing bahkan warning jika ada kejanggalan-kejanggalan dalam proses peradilan.

 

Potensi terjadinya permainan / kompromistis dalam proses peradilan sangat besar dan dapat mengakibatkan kerugian pada masyarakat pencari keadilan. Jika terjadi dalam kasus-kasus korupsi maka rakyat akan semakin miris dan kecewa karena bukan hal yang mustahil jika kemudian proses peradilan pada akhirnya harus membebaskan koruptornya, potensi itu akan sangat besar jika masyarakat tidak turut serta memberikan perhatian, apalagi jika sampai masyarakat ikut terbawa arus permainan para penegak hukum. Jika ada indikasi praktek mafia hukum maka masyarakat dapat menggunakan saluran-saluran hukum yang sudah tersedia, di masing-masing institusi ada Dewan Kode Etik yang akan menindak lanjuti setiap laporan / pengaduan masyarakat jika ada oknum penegak hukum yang melakukan pelanggaran.  Khusus untuk menjaga martabat dan kewibawaan hakim maka ada Komisi Yudisial yang dapat memproses jika ada hakim-hakim nakal.

 

Menurut penulis masyarakat juga perlu untuk mengadakan pengawasan terhadap output peradilan yakni dalam bentuk putusan (vonis) Hakim. Jika ada putusan hakim yang dinilai oleh masyarakat (publik) tidak sesuai dan sangat controversial maka masyarakatpun dapat mengajukan suatu keberatan dan dapat melakukan suatu pressure dalam bentuk mengupayakan adanya pengujian (eksaminasi) terhadap putusan yang dianggap kontroversi tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan memastikan suatu putusan hakim tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku dan dapat menjamin putusan hakim yang berkeadilan.

 

Tanggung jawab untuk menjaga dan mempertahankan kewibawaan penegak hukum menurut hemat penulis tidak bisa hanya berharap dari institusi penegak hukum itu sendiri namun harus dengan kerjasama dan partisipasi seluruh masyarakat. Mari bersama wujudkan lembaga peradilan Indonesia yang bersih, jujur dan berwibawa.

 

Penulis :

MASRI SAID, S.H

1 Komentar

Filed under OPINI

Peradi Sarankan KY Periksa Putusan

Sejumlah pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) memenuhi undangan Komisi Yudisial (KY) untuk memberi masukan terhadap proses seleksi calon hakim agung yang kini tengah berlangsung. Mereka diterima Ketua KY Eman Suparman bersama beberapa Komisioner dan staf ahli di Gedung KY, Kamis (7/7), di Jakarta.

 

Ketua Umum DPN Peradi Otto Hasibuan mengaku telah memberi masukan dalam bentuk konsep bagaimana seleksi calon hakim agung dilakukan. “Kita memberi masukan agar KY benar-benar bisa menyeleksi putusan selama si calon menjadi hakim di tingkat pertama dan banding,” kata Otto usai pertemuan.

 

Ia mencontohkan jika seorang hakim telah memutus sepuluh perkara, namun sembilan putusan diantaranya dibatalkan Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi, tentunya yang bersangkutan tidak layak menjadi hakim agung. Menurutnya, dari putusan ini juga dapat dilihat kemampuan calon yang bersangkutan.

 

“Dari putusan ini juga dapat dilihat kemampuan/keahlian calon dalam memutus perkara yang sejalan dengan sistem kamar yang akan diterapkan di MA. Jika si calon keahliannya di bidang hukum pidana, maka jika dia terpilih harus menangani kasus-kasus pidana. Jangan sampai hakim agung pidana atau agama menangani perkara lain,” kata Otto mengingatkan.

 

Wakil Ketua DPN Peradi Luhut M Pangaribuan mengatakan penilaian putusan masing-masing calon hakim agung untuk melihat penguasaan calon terhadap perkara yang pernah ditangani. Sebab, jika calon pernah memutus perkara yang tidak dikuasai akan berakibat fatal.

 

“Jadi kita tidak hanya melihat putusan yang berbau unsur suap, tetapi juga harus dilihat kualitas putusan si calon apakah dia benar-benar menguasai perkara yang diputus itu atau tidak?” kata Luhut. “Apalagi kalau bisa dibuktikan putusan itu karena suap.”

 

Sementara untuk calon nonkarir, menurut Luhut, harus dilihat motivasi si calon yang bersangkutan untuk menjadi hakim agung. “Jika dia pernah menjadi pejabat tinggi, mau menjadi hakim agung, harus dilihat motivasi apa? Jangan-jangan motivasinya tidak baik. Atau saat dia kuliah dengan bidang keahlian tertentu, tetapi semasa karirnya dia menekuni bidang lain, berarti dia sebenarnya tidak mempunyai kapasitas menjadi hakim agung,” jelasnya.
Dalam rangka ini, Otto juga akan meminta bantuan anggota Peradi di daerah terkait track record masing-masing calon hakim agung. Selanjutnya pekan depan, pihaknya akan memberikan data track record calon hakim agung yang didapat kepada KY.

 

“Beberapa calon mungkin pernah jadi hakim di daerah, teman-teman di daerah mungkin pernah punya pengalaman. Untuk nonkarir, Peradi juga punya kerjasama dengan perguruan tinggi negeri/swasta di seluruh Indonesia, nanti kita minta bantuan mereka untuk memberikan masukan,” kata Otto.

 

Juru bicara KY Asep Rahmat Fajar mengakui bahwa pihaknya sengaja mengundang Peradi untuk meminta masukan terkait track record calon hakim agung. “Selain menampung masukan masyarakat, kita juga meminta bantuan secara aktif kepada pihak-pihak terkait, seperti kemarin kita meminta bantuan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), minggu depan mungkin KPK, civil society, perguruan tinggi,” kata Asep.

 

Menurutnya, upaya ini dilakukan dalam rangka melengkapi data investigasi tertutup yang dilakukan KY atau laporan masyarakat yang masuk. “Yang pasti kita dapat masukan cukup banyak dan bermanfaat baik itu masukan konsep seleksi maupun informasi seputar calon hakim agung,” akunya.

 

Seperti diketahui, setelah dinyatakan lolos seleksi tahap II, 45 calon hakim agung kini tengah diinvestigasi secara terbuka sebelum memasuki seleksi tahap III yakni seleksi pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan wawancara akhir yang dijadwalkan pada 13 Juli hingga 26 Juli 2011. Nantinya, KY diharapkan dapat menjaring 30 nama untuk diserahkan ke DPR pada 1 Agutus 2011 untuk mengikuti fit and proper test

Tinggalkan komentar

Filed under OPINI

Mahkamah Agung Tidak Peka

Advokat senior Todung Mulya Lubis menilai, Mahkamah Agung tidak peka terhadap kondisi sosial masyarakat dalam mengabulkan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum perkara dugaan pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni Internasional yang menjerat Prita Mulyasari.   Kondisi masyarakat yang telah memiliki kesadaran tinggi serta menguasai penggunaan teknologi tidak dipertimbangkan sungguh-sungguh oleh MA. “Mahkamah Agung tidak peka terhadap perubahan-perubahan kesadaran publik yang begitu tinggi termasuk dalam menggunakan teknologi informasi yang betul-betul canggih,” kata Todung di Jakarta, Minggu (10/7/2011).

Seperti yang diberitakan, Mahkamah Agung pada 30 Juni mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum Pengadilan Negeri Tangerang terhadap vonis bebas Prita yang diputuskan sekitar dua tahun lalu. Dengan demikian, Prita dinyatakan bersalah di tingkat kasasi dan terancam hukuman penjara enam bulan.

Terkait putusan tersebut, Todung menilai Prita tidaklah bersalah. Ibu tiga anak itu hanya mengkritik manajemen rumah sakit Omni melalui media online. “Menurut saya sah-sah saja, karena media itu kan terbuka untuk publik,” katanya.

Justru, lanjut Todung, dengan menghukum Prita menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik penegak hukum telah membungkam hak kritik warga negara. “Membungkam hak untuk melakukan koreksi,” ucapnya.

Karena itulah, menurut Todung, pihak Prita semestinya segera mengajukan peninjauan kembali (PK). Dia juga meminta agar MA dapat menunda eksekusi terhadap Prita yang kalah di tingkat kasasi itu. “Walaupun dalam hukum eksekusi tidak dapat ditunda walaupun PK diajukan, tetap menurut saya khusus kasus Prita harus ada kebijaksanaan dari MA,” ungkapnya.

Adapun tim hakim agung yang memutuskan perkara tersebut antara lain Zaharuddin Utama, Salman Luthan, dan Imam Harjadi. Putusan tersebut bernomor 822 K/PID.SUS 2010 atas kasus tindak pidana informasi elektronik. Sebelumnya, sekitar 2009 PN Tangerang memvonis bebas Prita karena tidak terbukti mencemarkan nama baik. Saat itu, Prita dituntut pidana penjara selama enam bulan.

Sementara untuk kasus perdatanya, MA memenangkan Prita dari RS Omni sehingga Prita bebas dari kewajiban membayar denda Rp 204 juta kepada RS Omni. Kasus Prita Mulyasari menuai perhatian publik. Berjuta simpati berdatangan kepada Prita saat RS Omni memperkarakan keluhan Prita terhadap pelayanan rumah sakit tersebut.

Prita dituduh mencemarkan nama baik Omni karena menuliskan keluhannya itu melalui surat elektronik yang kemudian menyebar di dunia maya. Dia lantas dituntut secara pidana maupun perdata. Sebagai bentuk simpati terhadap Prita, publik menggalang pengumpulan dana bertajuk “Koin untuk Prita” yang menghasilkan total sumbangan senilai Rp 825 juta.

Tinggalkan komentar

Filed under OPINI